Kabinet- kabinet pada masa demokrasi liberal

a. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet pertama yang memerintah setelah RIS bubar adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada bulan September 1950 dengan Muhammad Natsir (Partai Masyumi) sebagai perdana menteri.

Dalam menjalankan tugasnya, Natsir dibantu oleh para tokoh nonpartai terkenal, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Juanda, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Program kerja kabinet Natsir meliputi berikut

1) Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

2) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.

3) Konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan

4) Mengembangkan dan memperkukuh ekonomi rakyat

5) Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun, program kerja Kabinet Natsir tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kabinet ini bubar sebelum masa kerjanya habis. Adapun sebab jatuhnya Kabinet Natsir ini sebaga berikut

1) Perundingan pengembalian Irian Barat dari Belanda ke Indonesia mengalami jalan buntu
2) Adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no. 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya digant dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP No. 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat

Berdasarkan pemungutan suara parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri.

Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar. Pada tanggal 20 Maret 1951 Kabinet Natsir bubar sehingga mandatnya diserahkan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Pada tanggal 18 April 1951, Presiden Soekarno menunjuk 2 (dua) orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk hembentuk kabinet baru dalam waktu 5 hari.

Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Dr Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PN). Program dari Kabinet Sukiman, antara lain sebagai berikut.

1) Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum.

2) Sosial-ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani.

3) Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.

4) Politik Luar Negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI

Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Soebardjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cochran.

Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada pemerintahan Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada blok Barat sehingga melanggar garis negeri Indonesia yang bebas aktif.

C. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI. Kabinet Wilopo merupakan Kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Berikut program yang dijalankan.
1) Persiapan pemilihan umum.
2) Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
3) Keamanan dalam negeri.
4) Perjuangan membahas Irian Barat
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

Akan tetapi, sebelum menjalankan programnya, pada tanggal 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo jatuh. penyebabnya adalah timbulnya gejala separatisme, peristiwa 17 Oktober 1952, dan peristiwa Tanjung Morawa.

d. Kabinet All Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Kabinet All Sastroamjoyo 1 mendapat dulungan dan PNI dan NU, sedangkan Masyumi memosisan diri sobagai cposiei, Kabinet ini diresmaan pada tanggal 31 Jul 1953. Kabinet Semua program yang saya pilih, yatu

1) Program dalam negen yang membahas soal keamanan pemilhan umum, komakmuran dan kouangan, orpanisasi negara, perburuhan, dan perizinan undangan.

2) Pengembalian Irian Barat

3) Politik luar negen bebas dan aktif

4) Penyelesaian pertikaian politik

Pada masa Kabinet Semua 1 dadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 Pada tanggal 24 Jul 1955, Semua Sastroamijoyo meminta mandatnya untuk presiden, Penyebabnya ekonomi yang memburuk maraknya korupsi dan inftasi, dan penyebabnya adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktber 1952

e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjoyo hatta menyatakan demisioner, Hatta selakau presiden resmi, Presiden Soekamo sedang menunakan ibadah haji, segera berangkat bersama pimpinan untuk menggantikan formatur kabinet.

Tuntutan ini kemudian berhasil didukung oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang disokong oleh Hatta Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dikelola oleh Burhanuddin Harahap terpilih , Program Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai Berikut

1) Melaksanakan pemilihan umum

2)Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia

3) Melaksanakan kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif.

Prestasi kabinet Burhanudin harahap

1) Berhasil menghadiri pemilihan pertama 1955

2) Berhasil menyelesaikan pertentangan dalam tubuh TNI-AD dengan mengangkatnya kembali Kalonel Nasution sebagal KSAD pada Oktober 1955 Setelah pemilihan tidak diperlukan lagi tanggal 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap terpilih mandatnya kepada presiden,

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo (20 Maret 1956-14 Maret 195)

pada tanggal 8 Maret 1959 presiden menunjuk Ali Sastroamjoyo untuk membuat kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956 , dan beberapa partai kecil lainnya. Program kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun antara lain:

1) Perijinan pembelian Irian Barat

2) Pembentukan daerah-daerah olonom dan peningkatan pembentukannya anggota DPRD.
3) Mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai

4) Menyehalkan perimbangan keuangan negara

5) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat

Kabinet Ali II hanya menyediakan satu tahun. Hal ini bertentangan dengan gerakan separatisme di daerah-daerah dan diambilnya kembali menteri-menteri dari Masyum yang melampirkan kabinet Ali Akhimya tanggal 14 Maret 1957, Semua diserahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan digantikan oleh Kabinet Djuanda

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet Ali II digantikan oleh Kabinet Djuanda dengan 3 orang wakilnya yaitu Hardi, Idham Chalid, dan Dr. Leimena. Tugas Kabinet ini adalah membahas tentang ekonomi dan keuangan yang buruk. Program Kabinet Djuanda dikenal dengan nama "Panca Karya" Program Kabinet Djuanda sebagai berikut

1) Membentuk Dewan Nasional.

2) Normalisasi situasi Republik Indonesia

3)Melaksanakan pelaksanaan pembatalan KMB.

4) Perjuangan meminjamkan Irian Barat.

5) Mempergiat / Meningkatkan proses pembangunan.

Pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah

Indonesia dan sumber daya alam dari laut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Pada masa Kabinet ini terjadi, peristiwa uji coba terhadap Presiden Soekarno yang disebut Peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini ini terjadi di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Kabinet berakhir dengan dikeluarkan Dekrt Presiden 5 Juli 1959